Kumpulan Produk Hukum Tentang Pendidikan Tinggi (Update 25 Mei 2015)

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli) UUD 1945 (Perubahan I)
UUD 1945 (Perubahan II)
UUD 1945 (Perubahan III)
UUD 1945 (Perubahan IV)
UUD 1945 Perubahan (Keseluruhan)

Undang-Undang

    1. 28 Tahun 2014: Hak Cipta
    2. 11 Tahun 2014: Keinsinyuran atau di sini
    3. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
    4. 20 Tahun 2013: Pendidikan Kedokteran
    5. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
    6. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik
    7. 14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
    8. 11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik
    9. 43 Tahun 2007: Perpustakaan
    10. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen atau di sini
    11. 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran
    12. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
    13. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
    14. 19 Tahun 2002: Hak Cipta
    15. 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    16. 16 Tahun 2001: Yayasan atau di sini
    17. 15 Tahun 2001: Merek
    18. 14 Tahun 2001: Paten
    19. 31 Tahun 2000: Desain Industri
    20. 30 tahun 2000: Rahasia Dagang
    21. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
    22. 08 Tahun 1990: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
    23. 04 Tahun 1990: Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
    24. 08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no. 43 tahun 1999
    25. 10 Tahun 1955: Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
    26. 34 Tahun 1954: Pemakain Gelar “Akuntan” (“Accountant”)

Peraturan Pemerintah

    1. 14 Tahun 2015: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
    2. 13 Tahun 2015 : Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP no.32 Tahun 2013
    3. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan atau unduh di SINI
    4. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi atau di SINI
    5. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    6. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
    7. 2 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
    8. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan PP no.4 Tahun 2014)
    9. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya
    10. 14 Tahun 2010: Pendidikan Kedinasan
    11. 48 tahun 2009: Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, ini Permen Ristek no. 8 tahun 2012: Daftar Bidang Penelitian Beresiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan , dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Beresiko Tinggi dan Berbahaya
    12. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
    13. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
    14. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
    15. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
    16. 35 Tahun 2007: Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi
    17. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
    18. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
    19. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
    20. 01 Tahun 2005: Pelaksanaan UU no.31Tahun 2000 tentang Desain Industri
    21. 27 Tahun 2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
    22. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    23. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
    24. 24 Tahun 1993: Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
    25. 23 Tahun 1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
    26. 11 Tahun 1993: Bentuk dan Isi Surat Paten
    27. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)
    28. 34 Tahun 1991: Tata Cara Permintaan Paten
    29. 01 Tahun 1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
    30. 39 Tahun 1982: Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
    31. 23 Tahun 1949: Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit

Keputusan Presiden Republik Indonesia

  1. 9 Tahun 2001 : Tunjangan Dosen
  2. 67 Tahun 2000: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  3. 110 Tahun 1999: Dewan Buku Nasional
  4. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  5. 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  6. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia

  1. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  2. 116 Tahun 2014: Perubahan Kedua Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  3. 88 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  4. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  5. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
  6. 37 Tahun 2010: Syarat dan Tata Cata Pencatatan Pengalihan Paten
  7. 108 Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan(Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
  8. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen
  9. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar

Instruksi Presiden Republik Indonesia

  1. 20 Tahun 1998 : Penertiban Sumber-Sumber dana Yayasan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Kepmen no. 306/M/Kp/IV/2015 tentang Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ner Tahun 2015
    2. Kepmen no. 307/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Biaya Penyelenggaran Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2015
    3. Kepmen no. 195/M/KP/IV/2015 tentang Penetapan Logo KemRistekDikti dan lampirannya
    4. Kepmen no. 194/M/KP/IV/2015 tentang Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek KemRistekDikti Tahun Anggaran 2015 dan Lampiran
    5. Kepmen no. 193/M/KP/IV/2015 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Supervisi, Tim Monev, dan Sekretariat Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2015
    6. Kepmen no. 144/M/Kp/IV/2015 tentang Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti
    7. Kepmen no. 19/M/Kp/III/2015 tentang TIM Kerja Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke 20 Tahun 2015
    8. Kepmen no. 11/M/Kp/II/2015 tentang Perubahan Kepmen No.48/M/KP/XII/2014 tentang Penetapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Menjadi Pusat Unggulan IPTEK Tahun 2014 dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Pembiayaan Pusat Unggulan Iptek Tahun Anggaran 2015
    9. KepmenRistekDikti no.08/M/Kp/I/2015: Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronk di KemRistekDikti
    10. KepmenRistekDikti no.05/M/KP/I/2015 : Penetapan Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di KemRistekDikti dan Lampiran
    11. 257/P/ 2014 : Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan
    12. 019/P/2013 : Petunjukan Model Panutan (Role Model) Pengembangan Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampiran
    13. 018/P/2013: Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Menandatangani Surat Pengantar dan Usul Permintaan Penetapan Nomor Induk Pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara serta Surat Keputusan dalam Rangka Pengangkatan CPNS di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    14. 174/P/2012 : Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun 2012-2017
    15. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    16. 075/P/2011: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02)
    17. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan
    18. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
    19. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    20. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    21. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
    22. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (mirror)
    23. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
    24. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
    25. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
    26. 02/KSG-DIKTI/2007: Bentuk Dan Spesifikasi Blanko Sertifikat Pendidik
    27. 129a/U/2004: Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
    28. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
    29. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
    30. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
    31. 179/U/2001: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi atau di sini
    32. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
    33. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (telah dibatalkan oleh Permendikbud 24 Tahun 2012)
    34. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, offsite)
    35. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
    36. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
    37. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
    38. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 67 Tahun 2008)
    39. 264/U/1999: Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
    40. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
    41. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    42. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
    43. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi atau di sini
    44. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi – pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
    45. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran: I II III atau di SINI (sudah dibatalkan PerMenpan no. 17 Tahun 2013 )
    46. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
    47. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
    48. 0442/P/1977: Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
    49. 0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL UGM, docx)
    50. 046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
    51. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 terbitan 16 Mei 1961: Juknis Perpres no.12 Tahun 1961 tentang tugas belajar

Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

  1. 1 Tahun 2013 IM: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  2. 1 Tahun 2011: Rencana Aksi Kemdikbud untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
  3. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.
  4. 2 Tahun 2011: Pengelolaan Data Pendidikan atau di SINI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

    1. Permenristek & Dikti no. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    2. Permenristek & Dikti no. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran
    3. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
    4. Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
    5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Format pdf:
      Salinan Peraturan Bersama, Lampiran 1-2, Lampiran 3, Lampiran 4-12
    6. 154 Tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dan Lampirannya
    7. 139 Tahun 2014 (zip) tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, atau di SINI (pdf) atau Lampiran (pdf)
    8. 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    9. 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
    10. 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
    11. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
    12. 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran
    13. 92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya
    14. 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan
    15. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI (pdf)
    16. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
    17. 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    18. 83 Tahun 2014: Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan
    19. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi atau di SINI
    20. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    21. 73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
    22. 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
    23. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
    24. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    25. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
    26. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
    27. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    28. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    29. 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi
    30. 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
    31. 30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
    32. 27 Tahun 2014 tentang Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    33. 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud no. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan pertama No. 69 Tahun 2012
    34. 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra
    35. 22 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara
    36. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    37. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
    38. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
    39. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
    40. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
    41. 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan
    42. 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
    43. 1 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    44. PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
    45. 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    46. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no. 24 Tahun 2012
    47. 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013
    48. 107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf)
    49. 106 Tahun 2013: Warisan Budaya Takbenda Indonesia
    50. 105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    51. 104 Tahun 2013: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi 6 (Enam) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia
    52. 99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud
    53. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan
    54. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan
    55. 94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan
    56. 93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa
    57. 91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    58. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
    59. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
    60. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
    61. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
    62. 84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
    63. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi
    64. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    65. 80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal
    66. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI
    67. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI
    68. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru
    69. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya atau di SINI
    70. 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau di SINI
    71. 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di SINI
    72. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) atau di sini
    73. 46 Tahun 2013 : Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen
    74. 42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis atau di sini
    75. 24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)
    76. 21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
    77. 17 Tahun 2013: Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran atau di SINI
    78. 9 Tahun 2013: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    79. 7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya
    80. 6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)

      81. kemba

    81. 5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal atau di sini
    82. 4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013
    83. 01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
    84. 76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya
    85. 75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya
    86. 74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan
    87. 73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    88. 72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia
    89. 69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    90. 65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    91. 63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi
    92. 60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    93. 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini
    94. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)
    95. 42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    96. 41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
    97. 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
    98. 37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    99. 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012
    100. 33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
    101. 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    102. 31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    103. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011)
    104. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B , 3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini
    105. 14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
    106. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya
    107. 10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya
    108. 08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
    109. 07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia
    110. 05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan
    111. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
    112. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
    113. 50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    114. 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
    115. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009) atau di sini
    116. 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini
    117. 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)
    118. 26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
    119. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
    120. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
    121. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
    122. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
    123. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
    124. 11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
    125. 9 Tahun 2011: Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    126. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    127. 03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)
    128. 1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011
    129. Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
    130. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    131. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    132. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014
    133. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
    134. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran
    135. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
    136. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
    137. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
    138. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    139. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
    140. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
    141. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
    142. 21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
    143. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
    144. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
    145. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
    146. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    147. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
    148. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
    149. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
    150. 70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
    151. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Versi scan (situs asli)
    152. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
    153. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
    154. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
    155. 62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional
    156. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di sini
    157. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
    158. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
    159. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
    160. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus
    161. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
    162. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
    163. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
    164. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
    165. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
    166. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan
    167. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
    168. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
    169. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
    170. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
    171. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
    172. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    173. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)
    174. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    175. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
    176. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar
    177. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan
    178. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
    179. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
    180. 51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional
    181. 39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan
    182. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas
    183. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
    184. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
    185. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
    186. 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
    187. 16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
    188. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    189. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
    190. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi
    191. 02 Tahun 2008: Buku
    192. 50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
    193. 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional
    194. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
    195. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
    196. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
    197. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia
    198. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
    199. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
    200. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
    201. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
    202. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
    203. 07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
    204. 44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
    205. 42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas
    206. 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin
    207. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
    208. 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    209. 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, atau di sini
    210. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
    211. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
    212. 26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
    213. 19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia
    214. 17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas
    215. 16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    216. 14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja
    217. 13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    218. 01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
    219. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
    220. 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
    221. 02 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Surat Edaran Menristek & Dikti

  1. Edaran MenRistekDikti No. 17/M/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Lampiran 1, Lampiran 2
  2. Edaran MenRistekDikti no. 01/M/SE/V/2015 tentang Penundaan Implimentasi Permendikbud no.49, 73,95, 154 Tahun 2014 dan Tindak Lanjut Pelaksaaan Evaluasi Kembali

Keputusan Dirjen Dikti

  1. 27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015
  2. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
  3. 15/DIKTI/Kep/2013 : Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian
  4. 71/DIKTI/Kep/2012 : Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013 atau di SINI
  5. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli) Telah dibatalkan oleh Perdirjen no. 1 tahun 2014
  6. 70/D/T/2010: Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (situs asli)
  7. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (situs asli)
  8. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
  9. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
  10. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
  11. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  12. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (situs asli)
  13. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)
  14. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)
  15. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
  16. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)
  17. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
  18. 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN
  19. 38/DIKTI/Kep/2000: Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
  20. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (situs asli)
  21. 48/DJ/Kep/1983: Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)

Peraturan Dirjen Dikti

  1. Perdirjen Dikti no. 1 tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
  2. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2014

Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti

  1. 865/e4.3/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Data D3 Serdos Tahun 2015
  2. 02/TST/KRTPT/111/2015 : Edaran tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1) KemenRistekDikti Tahun 2015
  3. 1915/E.E2.3/KL/2015 : Edaran Direktur Lemkerma tentang Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi
  4. 1915/E.E2.3/KL/2015: Edaran Direktur Lemkerma tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa dan sanksi
  5. 481/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Data D1 Serdos Tahun 2015
  6. 360/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tanggal 02 Maret 2015 tentang Verifikasi Data Dosen yang Memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)
  7. 1613/E2.4/LN/2015 :Edaran Direktur Lemkerma tanggal 20 Februari 2015 tentang Pembaharuan Data PDDikti untuk Pengelompokan Peringkat PT di SINI atau di SINI
  8. 317/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Koordinasi Pencairan BPPLN Semester 1 Tahun 2005, Juknis Pencairan
  9. 228/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Studi Lanjut S2/S3 bagi Dosen di Lingkungan Kemristek Dikti 2015, pedoman BPPLN 2015
  10. 0404/E3.2/2015: Edaran Direktur Belmawa tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan PT 2015, Lampiran, revisi
  11. 224/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
  12. 226/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
  13. 43/E.E3/BD/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan PPA Tahun 2015
  14. 212/E.E4/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan BPP-LN Jenjang S3 Angkatan 2011-2012, Panduan Perpanjangan Studi , Pedoman Ekstensi BPPLN 2015
  15. 0543/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kewajiban Pergunakan PDDikti Feeder bagi PT Dimulai dari Periode Pelaporan 2014-2 (Feb 2015)
  16. 0542/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang Kopertis Wajib Memenuhi Kriteria Standar Pengelolaan Feeder PDDikti
  17. 161/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dosen
  18. 145/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjsasama tanggal 14 Januari 2015 tentang Pembukaan pengusulan baru pendirian dan perubahan perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi
  19. 10313/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 31 Des 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS atau di SINI
  20. 2507/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Penarikan Pulang Karyasiswa penerima BPPLN yang sudah studi lanjut selama 5 Tahun.
  21. 122303/A.A1/KP/2014: Edaran Sekjen tentang Kepatuhan Pejabat Negara Melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN).
  22. 8414/E.E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi
  23. 8319/E2.3/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 24 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
  24. 6761/E2.2/KL/2014: Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Prodi Baru atau di SINI
  25. 970/E.E3/IJ/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Penandatangan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Pascasarjana
  26. 888/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan
  27. 887/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penjelasan Linieritas Ilmu
  28. 5923/E1.2/KP/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti
  29. 4329/E1.1/KU/2014: Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi
  30. 3537/E5.4/HP/2014: Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Terbitan Ilmiah atau di sini
  31. 1513/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang SOP/POS Kepulangan Karyasiswa Penerima BLN-Dikti
  32. 696/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tanggal 11 Agustus 2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen
  33. 658/E.E2/DT/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penghentian Pemberian Penugasan Prodi Baru
  34. 1206/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud
  35. 672/E.E3/KM/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Implementasi Kebijakan Kuota Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Tahun Akademi 2014/2015
  36. 576/E/HK/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Prodi Kedokteran
  37. 547/E3.3/DT/2014: Menerima Kembali Usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter
  38. 529/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tanggal 18 Juni 2014 tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners
  39. 526/E.E3/MI/2014 Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor)
  40. 620 /E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Permendikbud 48/2009 sebagai Rujukan Dasar Tugas Belajar/Ijin Belajar
  41. 420/E.E2/KL/2014 : Edaran Dirjen Dikti tanggal 14 Mei 2014 tentang Larangan Alih Kelola PTS
  42. 2186/E/LL/20l4: Edaran Direktur Belmawa tentang Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Ners T.A.2014
  43. 370/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Nasional Regular Tenaga Kesehatan
  44. 315/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Prodi D3 Keperawatan dan Program Ners yang tidak lulus Uji Kompetensi Tahun 2013
  45. 194/E.E3/AK/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
  46. 305/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Himbauan membatasi kunjungan ke kantor Ditjen Dikti
  47. 177/E.E4/AJ/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang perlakuan usulan angka kredit dosen terkait Permenpan 17 tahun 2013
  48. 239/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang PelaksanaanTes TKDA dan TOEP bagi Ajuan NIDN baru
  49. 2210/E4.1/2013: Edaran Direktur Diktendik tanggal 17 Desember2013 tentang Ajuan NIDN baru diwajibkan untuk mengikuti Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris
  50. 1807/E4.3/2013: Edaran Direktur Diktendik tanggal 23 Oktober 2013 tentang penyedia layanan tes yang diakui Dikti
  51. 1588/E4.3/2013 Edaran Direktur Diktendik tanggal 24 September 2013 tentang Pendaftaran Tes Online
  52. 2189/E4.3/2013 : Edaran Direktur Diktendik tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengakuan KUM Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen Tugas Belajar atau di SINI
  53. 23053/A4/KP/2013 : Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara atau di SINI
  54. 1259/E3.3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tanggal 13 Desember 2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
  55. 1383.1/E4.3/2013 dan Lampiran : Edaran Direktur Diktendik tentang Nama Perguruan Tinggi Pusat Layanan Tes (PLT) untuk peserta Serdos 2013 atau di sini
  56. Kumpulan Edaran Direktur Diktendik Terkait Serdos 2013 (Penetapan D1 s/d D4, panduan tes online)
  57. 1670/E4.5/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Layanan Upaya Banding atas Hasil Kenaikabn jabatan/Pangkat Guru Besar
  58. 5447/BAN-PT/AK/2013 : Edaran Ketua BAN-PT tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  59. 733/E2.2/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perubahan Bentuk PTS Menjadi PTN (Penegerian)
  60. 704/E.E3/DT/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Ujian Kompetensi bagi Calon Lulusan Pedidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan Keperawatan dan Lampiran
  61. 23053/A4/KP/2013: Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara
  62. 1268/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Uang Kuliah Tunggal Pascasarjana
  63. 1119/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan BPP-DN Program S3 Dikti
  64. 1120/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan Program S3 Beasiswa Dikti
  65. 576/E/HK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru pada Fakultas atau Program Studi Kedokteran
  66. 570/E.E3/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Klarifikasi Akreditasi Prodi Poltekkes atau di SINI
  67. 670/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Beasiswa Luar Negeri
  68. 510/E4.3/2013: Pembatalan Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti No. 3676/E4.3/2012 perihal Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan Lektor Kepala diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
  69. 390/E4.4/2013 : Edaran Direktur Diktendik tentang Pengaturan Tunjangan Biaya Domisili bagi Penerima BPP-DN
  70. 23979/A.A3/KU/2013 : Edaran Sekjen tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
  71. 217/E/KM/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Peningkatan Mutu Akademik dan Apresiasi kepada Rektor UAJY
  72. 1897/E2.3/T/2013: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  73. 296/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penggabungan BPPS dan BU Dalam Negeri menjadi BPP-DN
  74. 160/E/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi atau di sini
  75. 0394 /E5.2/PL/2013 : Edaran Direktur Litabmas tentang Pengelolaan BOPTN untuk Penelitian Tahun 2013 bersama Lampiran
  76. 978/E.E2.2/KL/2013 Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Dikti, ke Seluruh Pengusul Usulan Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia atau di sini
  77. 271/E5.4/HP/2013: Surat Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Berkala Ilmiah Tahun 2013
  78. 272/E1.1/KU/2013: SE Dirjen tentang kisaran tarif UKT (Uang Kuliah Tunggal)
  79. 97/E/KU/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
  80. 72/E/KP/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penataan dan Penetapan Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap atau di sini
  81. 3693/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Informasi Sertifikasi Dosen tahun 2013
  82. 3676/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan LK diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
  83. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban
  84. 2844/E4.1/2012 : Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sini atau di sini
  85. 1679/A3.3/KU/2012: Edaran Sekjen tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban pada Laporan Keuangan Kemdikbud Tahun 2012
  86. 1636/A4/KP/2013: Edaran Sekjen tentang tentang Pemutahiran Data Pegawai PNS dan Permintaan Administrator
  87. 1522/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 16 Mei 2012 tentang Waspadai Jurnal Dikdaktika
  88. 1483/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor
  89. 1451/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 21 Juni 2012 tentang Validasi Jurnal Agritek
  90. 1314/D4.3/2012 : SE Direktur Diktendik tgl 27 April 2012 tentang Jurnal Nasional yang butuh Klarifikasi
  91. 1293/E4.1/2012: SE Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
  92. 1287/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  93. 1276/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan
  94. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen yang terindikasi guru, lampirannya
  95. 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
  96. 1266/E5.2/PL/2012 : Hasil Pemetaan Kinerja Penelitian PT dan Lampiran
  97. 1223/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik atau sini
  98. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik : Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
  99. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
  100. 1061/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru
  101. 1016/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
  102. 928/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: NIDN bermasalah lengkap dengan lampirannya
  103. 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS
  104. 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (situs asli)
  105. 393/E/T/2012: Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) atau sini
  106. 305/E/T/2012 : Tarif Uang Kuliah (SPP)
  107. 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor (situs asli: 01 02 03).
  108. 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
  109. 152/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: kewajiban publikasi makalah mahasiswa sebagai persyaratan lulus
  110. 24/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  111. 64/E4.3/2012: Surat Edaran Direktur Diktendik: Penilaian Angka Keredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  112. 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Diktendik: Solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
  113. 0677/A.A5/SE/2012: Edaran Sekjen: Perubahan SE Sekjen Kemdikbud 6196/A.A5/SE/2011 Tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (dalam surat edaran ini ada jelaskan sampai di mana wewenang pejabat PTN dan Kopertis dalam membuat dan menanda tangani naskah dinas )
  114. 71936/A4/KP/2011 : Surat Edaran Sekjen: Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
  115. 4437/E2.2/2011: Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan
  116. 4087/E1.2/B/2011: Edaran Sekditjen tentang Permendiknas 38 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  117. 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
  118. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
  119. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
  120. 2030/E/T/2011: Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidkan Dokter Gigi (S1)
  121. 1853/E/T/2011: Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168 PTS
  122. 1749/E/T/2011: Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi
  123. 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan jenjang D3 dan S1, Kebidanan Jenjang D3, D4 dan S1
  124. 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter (S1) Baru dan Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru
  125. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
  126. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)
  127. 1247/E/T/2011: Desentralisasi Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  128. 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan)
  129. 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
  130. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs asli)
  131. 1016/E/T/2011: Masa Orientasi Mahasiswa Baru
  132. 925/E/T/2011: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
  133. 914/E/T/2011: Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
  134. 912/E/T/2011: Usulan Perguruan Tinggi
  135. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
  136. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
  137. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
  138. 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA
  139. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)
  140. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
  141. 190/D/T/2011: Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
  142. 65088/A4.3/KP/2010: Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar
  143. 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana)
  144. 8480/A.A2/LN/2010: Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
  145. 4159/A4.3/KP/2010 : Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)
  146. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (situs asli)
  147. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)
  148. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).
  149. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (situs asli)
  150. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
  151. 1185.1/D4.4/2010 : Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri
  152. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap (situs asli)
  153. 481/D4.4/2010 : Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
  154. 170/D/T/2010 : Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  155. 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen
  156. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
  157. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
  158. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
  159. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
  160. 1787/D/T/2009: Perubahan/ Penggabungan Program Studi Bidang Pertanian
  161. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (situs asli)
  162. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
  163. 595/D5.1/T/2007: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh
  164. 1317/D5.1/T/2007 : Legalisasi Foto Copy Ijazah
  165. 2920/D/T/2007: Daya Tampung Mahasiswa
  166. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (situs asli 1, situs asli 2)
  167. 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
  168. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
  169. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  170. 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis atau di sini
  171. 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung
  172. 3120/D/T/2001: Penegasan Pemberlakuan Pelarangan Ospek
  173. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
  174. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  175. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)
  176. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)
  177. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
  178. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
  179. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli) Catatan: silakan baca peraturan lebih baru: 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  180. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
  181. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)
  182. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang)
  183. Juklak sks Dirjen Dikti terbitan tahun 1983
  184. 1666/D/C/1988 : Semester pendek
  185. 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya